Artikel ini ditulis oleh Irna Dwi Wahyuni, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mahasiswa S2 di Universitas Indonesia.
Jakarta – Rencana untuk melatih 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadi Komponen Cadangan (Komcad) tidak hanya berfokus pada aspek bela negara. Rencana ini juga menyentuh isu yang lebih mendasar: konsistensi sistem merit dalam birokrasi. Pertanyaan yang muncul cukup sederhana tetapi penting: apakah kebijakan ini akan memperkuat profesionalisme ASN atau justru menimbulkan anomali dalam pengembangan struktur birokrasi kita?
Konstitusi Republik Indonesia secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara. Dalam konteks pertahanan semesta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, partisipasi ASN memiliki legitimasi normatif yang kuat. Dengan demikian, ASN tidak bisa dianggap sebagai pengecualian dalam hal ini.
Namun, perlu diingat bahwa ASN bukan hanya sekadar warga negara biasa. Mereka adalah profesional yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan publik, memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan menjaga stabilitas administrasi negara. Selama dua dekade terakhir, reformasi birokrasi telah dibangun dengan prinsip merit, yang mengedepankan promosi berdasarkan kompetensi, pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta pengukuran profesionalisme yang objektif.
Di sinilah pentingnya angka 300 Jam Pelajaran (JP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap PNS diwajibkan untuk memenuhi minimal 20 JP setiap tahun untuk menjaga Indeks Profesionalitas (IP) mereka. Dengan demikian, 300 JP setara dengan lebih dari satu dekade kewajiban pengembangan tahunan. Ini bukan hanya sekadar insentif administratif, melainkan merupakan intervensi yang sangat signifikan dalam sistem pengembangan ASN.
Secara administratif, tawaran pelatihan ini tentunya menggoda. Satu kegiatan pelatihan bisa langsung memenuhi akumulasi JP dalam jumlah yang besar. Namun, efisiensi dalam hal angka tidak selalu berkorelasi dengan ketepatan implementasi kebijakan. Pengembangan kompetensi dalam sistem modern seharusnya berbasis pada kebutuhan jabatan. Pertanyaannya adalah: sejauh mana pelatihan dasar kemiliteran ini relevan untuk meningkatkan kompetensi teknis atau manajerial ASN?
Program Komcad mencakup beragam kegiatan, mulai dari pelatihan dasar kemiliteran, pembinaan fisik, latihan taktik dasar, hingga penguatan wawasan kebangsaan. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam pertahanan. Nilai-nilai seperti disiplin, solidaritas, dan nasionalisme tentu sangat penting. Namun, dalam kerangka sistem merit, pengembangan kompetensi seharusnya memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan jabatan yang spesifik—baik di bidang teknis, manajerial, maupun sosial kultural yang dapat diukur.
Jika pelatihan teknis yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik sering kali hanya bernilai puluhan JP, sementara satu program Komcad diakui setara dengan 300 JP, maka muncul pertanyaan mengenai proporsionalitasnya. Sistem merit seharusnya dibangun untuk menjaga keadilan dan relevansi, bukan hanya sekedar akumulasi angka semata.
➡️ Baca Juga: Novel Best Seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Diadaptasi Menjadi Film Layar Lebar
➡️ Baca Juga: Respon Prabowo terhadap Sengketa Aceh: Penjelasan Lengkap
