Perseteruan antara Rien Wartia Trigina, yang akrab disapa Erin, dengan mantan Asisten Rumah Tangga bernama Herawati kini memasuki fase yang lebih kompleks. Fokus perhatian saat ini tertuju pada tindakan Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang sebelumnya terlihat mendampingi Herawati saat mengajukan laporan ke pihak kepolisian.
Tim hukum Erin, yang dipimpin oleh Misyal B. Achmad, telah resmi mengajukan permasalahan ini ke ranah etik DPR RI. Dalam keterangan resminya, Misyal mengungkapkan bahwa mereka telah melaporkan Rieke kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pengajuan laporan ini dilakukan karena tim hukum Erin berpendapat bahwa kehadiran Rieke saat mendampingi Herawati di kepolisian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi dan kewenangan seorang legislatif.
“Kami juga telah mengajukan laporan kepada MKD mengenai saudari Rieke Diah Pitaloka, yang menurut kami telah melakukan tindakan yang tidak semestinya, mungkin bisa disebut sebagai overlap,” ungkap Misyal saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 September 2026.
Menyusul pernyataan tersebut, Misyal menegaskan bahwa posisi seorang anggota DPR sebagai wakil rakyat membuat pernyataan dan tindakan mereka memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan individu biasa.
Ia juga mempertanyakan peran Rieke ketika berada di Polres Metro Jakarta Selatan, mengingat keterlibatannya dalam laporan yang diajukan oleh Herawati terhadap Erin.
“Beliau adalah wakil rakyat, tetapi kami melihat bahwa kehadirannya di sana justru menempatkan dirinya sebagai pendamping,” kata Misyal.
Tim hukum Erin kini mencermati posisi Rieke dengan lebih cermat.
Misyah menekankan bahwa mereka tidak mempermasalahkan hak setiap individu untuk mendapatkan pendampingan hukum. Namun, keterlibatan Rieke sebagai anggota DPR RI perlu menjadi perhatian, karena semua pernyataan yang dikeluarkannya dapat memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.
“Ketika seorang wakil rakyat dari DPR RI berbicara, pernyataannya mewakili ratusan ribu orang. Oleh karena itu, jelas bahwa pernyataan yang dia buat dapat berdampak pada penyidikan yang sedang berlangsung,” tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut, tim hukum Erin berharap laporan yang diajukan kepada MKD dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada di DPR RI.
Mereka juga berharap agar situasi ini dapat menjadi evaluasi agar posisi pejabat publik tidak disalahgunakan untuk memengaruhi proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
➡️ Baca Juga: 459.570 Kendaraan Telah Tinggalkan Jakarta untuk Mudik Tahun Ini
➡️ Baca Juga: Sepeda Listrik Menyebabkan Kebakaran Rumah yang Menewaskan Lima Anggota Keluarga di Tanjung Duren
