Pada Selasa, 3 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya dalam tahun ini, di mana seorang bupati di Jawa Tengah berhadapan dengan lembaga antikorupsi. Sebelumnya, KPK juga berhasil menangkap Bupati Pati, Sudewo.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di semua kabupaten dan kota di wilayahnya. Pihaknya berupaya memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan tugasnya dengan prinsip yang benar.
Ia juga menyatakan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan praktik suap dalam proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
“Kita harus menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pejabat publik agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya dalam sesi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Sejak awal masa jabatannya, Gubernur Luthfi telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. “Kita perlu menciptakan birokrasi yang bersih dengan tidak melanggar hukum. Namun, semua kembali kepada sikap individu masing-masing,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Fadia Arafiq beserta orang kepercayaannya dan ajudannya di Semarang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pengadaan di lingkup Pemkab Pekalongan.
“Para individu yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan menyeluruh. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari mereka,” jelasnya.
Ketiganya telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga berita ini ditayangkan, KPK masih mendalami kasus ini serta peran masing-masing pihak dalam dugaan korupsi yang terjadi.
Kasus ini kembali mencuri perhatian publik dan menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh lembaga antirasuah. Kejadian ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pemerintahan di daerah.
Laporan ini menyoroti betapa pentingnya menjaga integritas dalam pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada. Situasi ini diharapkan dapat memicu kesadaran lebih lanjut bagi para pejabat publik untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
➡️ Baca Juga: Dukungan Swasta Meningkatkan Efektivitas Implementasi Program MBG di Lapangan
➡️ Baca Juga: Prabowo Mundur dari Ketum PB IPSI untuk Fokus Mencalonkan Diri sebagai Presiden
