Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra menegaskan bahwa penguatan kerangka hukum di tingkat nasional sangat penting dalam menghadapi ancaman spionase dan intervensi asing yang semakin meningkat seiring dengan persaingan geopolitik di dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah Seminar Nasional bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan oleh ASEAN Study Center (ASC) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang bertempat di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 27 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Herindra mengungkapkan bahwa aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan fenomena yang harus ditanggapi dengan serius. Ia mencatat bahwa banyak dari aktivitas tersebut beroperasi dalam area yang sulit ditangkap oleh hukum konvensional karena sifatnya yang ambigu.
“Indonesia tidak boleh bersikap naif. Kita perlu tetap terbuka, tetapi keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” tegas Herindra.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang tegas untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional. Dalam pandangannya, gagasan untuk merumuskan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing harus dikaji secara menyeluruh, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan, demokrasi, dan kebebasan sipil.
Herindra lebih lanjut menyoroti perlunya penguatan fungsi kontraintelijen dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang mungkin mengancam kedaulatan serta keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, menilai seminar ini sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan melalui kajian-kajian dan rekomendasi kebijakan untuk negara.
“Untuk apa kita ada jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara?” ungkap Evi. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai sudut pandang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.
Seminar ini menghadirkan beragam peserta, termasuk akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri. Di antara para pembicara yang berpartisipasi terdapat Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.
Melalui forum ini, ASC FISIP UI mendorong terjadinya dialog antara berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan nasional yang responsif terhadap ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, serta dinamika geopolitik global, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.
➡️ Baca Juga: Guru Besar Usul Hukum Kepailitan Menawarkan Solusi untuk Stabilitas Ekonomi Nasional
➡️ Baca Juga: Perkembangan Terbaru dalam Penanganan Kasus Terorisme
