Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN pada hari Senin, 5 Oktober 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan pelaksanaan Reforma Agraria, dengan tujuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Di hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kami ingin menyatukan langkah dan membangun kerja sama agar Reforma Agraria dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegas Dedi.
Dedi menegaskan bahwa BRAN tidak beroperasi secara mandiri, melainkan merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah untuk mewujudkan Reforma Agraria yang menjamin kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Semangat yang kami usung adalah kolaborasi. Reforma Agraria adalah sebuah proyek besar yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Fokus utama kami adalah masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Dedi, masyarakat memerlukan kepastian hukum atas tanah, penyelesaian konflik agraria secara adil, serta dukungan untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraan.
Oleh karena itu, Reforma Agraria mencakup penataan aset dan akses. Masyarakat yang memperoleh kepastian atas kepemilikan tanah perlu diberikan dukungan melalui pendampingan, kemitraan, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar.
Sinergi yang Kuat untuk Reforma Agraria
Pertemuan ini juga membahas penguatan sinergi antara ATR/BPN dan BRAN dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Dedi menyatakan bahwa masalah Reforma Agraria sangat kompleks, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup pengalaman ATR/BPN dalam pelaksanaan Reforma Agraria, penyelesaian konflik agraria, penataan aset, pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta pendampingan kepada masyarakat agar manfaat Reforma Agraria dapat berkelanjutan.
Kepala BRAN menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Setiap masalah yang muncul perlu ditangani berdasarkan kondisi nyata dan data yang akurat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta kepentingan negara.
“Kami akan mendengarkan suara masyarakat dan semua pihak terkait. Kami akan memetakan masalah yang ada, mengevaluasi data yang tersedia, dan mencari solusi yang paling tepat. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus diperhatikan,” ungkap Dedi.
BRAN juga akan mendorong penguatan One Data Agraria sebagai dasar untuk memetakan permasalahan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
➡️ Baca Juga: Laptop Terbaik untuk Guru dalam Membangun Media Pembelajaran yang Efektif dan Menarik
➡️ Baca Juga: Pengelola Tempat Hiburan Malam di Batam Buron karena Diduga Edarkan 40 Ribu Ekstasi Bulanan
