Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia (HAM) serta konflik yang terjadi di Papua. Seruan ini muncul setelah situasi di Papua kembali dibahas dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Filep menegaskan bahwa pernyataan dari Kepulauan Solomon terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Kepulauan Solomon mengungkapkan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar Komisioner Tinggi PBB untuk HAM melakukan kunjungan ke Papua untuk melakukan verifikasi independen mengenai situasi tersebut.
“Isu Papua kini telah memiliki dimensi yang lebih luas di kawasan ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menunjukkan langkah konkret bahwa permasalahan HAM di Papua ditangani dengan serius melalui jalur hukum, institusi nasional, dan kebijakan yang akuntabel,” ungkap Filep, dikutip pada Minggu, 27 September 2026.
Menurut Filep, perkembangan terbaru ini perlu dipahami dalam konteks politik di kawasan Pasifik. Ia juga menyoroti adanya dorongan dari Melanesian Spearhead Group (MSG) yang meminta agar Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB segera mengunjungi provinsi-provinsi Papua.
Selain itu, Filep juga mengingatkan bahwa MSG telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa status Indonesia sebagai Anggota Asosiasi akan ditinjau pada tahun 2027 jika tidak ada langkah nyata terkait kunjungan tersebut.
Filep menekankan pentingnya verifikasi fakta terhadap laporan-laporan mengenai situasi HAM di Papua. Ia merujuk pada catatan dari Komnas HAM yang mencatat sebanyak 42 peristiwa konflik dan kekerasan bersenjata terjadi di Papua pada semester pertama tahun 2026.
Dari laporan tersebut, tercatat 59 orang meninggal dunia dan 50 lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah korban meninggal, 43 di antaranya merupakan warga sipil, sementara delapan adalah anggota TNI/Polri, dan delapan lainnya adalah anggota kelompok sipil bersenjata.
Komnas HAM juga mengungkapkan bahwa situasi konflik di Papua menyebabkan banyak orang terpaksa mengungsi dan mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan.
Filep juga menyoroti data dari Kementerian HAM yang menunjukkan bahwa sekitar 124 ribu warga terpaksa mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan di Papua Tengah.
“Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan di Papua. Penanganan masalah Papua harus diperkuat dan berfokus pada perdamaian serta kemanusiaan,” tegasnya.
Selain perhatian dari forum internasional, Filep juga mengungkapkan bahwa institusi keagamaan di Indonesia turut menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi kemanusiaan di Papua.
➡️ Baca Juga: Rekomendasi Laptop Coding untuk Programmer Handal dengan Spesifikasi Tinggi dan Harga Terjangkau
➡️ Baca Juga: Telkom Latih 260 Perempuan UMKM Menjadi Kreator Digital untuk Tingkatkan Bisnis dengan AI
