Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan melakukan pemantauan kesiapan koperasi serta memperkuat koordinasi di berbagai wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan koperasi dapat segera beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi di desa-desa.
Dalam rapat koordinasi KDKMP yang digelar di kantornya pada Rabu, 14 Oktober 2026, Zulhas menekankan pentingnya percepatan pasokan barang subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Dia juga menginformasikan tentang pemantauan serentak di 10.070 titik KDKMP dan pembentukan pos pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.
Zulhas menjelaskan bahwa pemantauan langsung diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang serta sarana pendukung operasional di lapangan.
“Saya bersama Direktur Utama Agrinas mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan pemantauan secara serentak,” ungkap Zulhas dalam keterangan persnya pada Jumat, 16 Oktober 2026.
“Seluruh kementerian dan para wakil menteri telah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama delapan hari ke depan. Kami ingin memastikan bahwa barang dan sarana operasional sudah siap. Jika ada yang belum, kami akan mencari tahu apa penyebabnya,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga berpartisipasi dalam pemantauan kesiapan koperasi serta memperkuat koordinasi di lapangan. Dalam pemantauan yang dilakukan di Jakarta serta di wilayah Jombang dan Kediri, Jawa Timur, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, turut ambil bagian.
Ketiga area tersebut merupakan bagian dari 10.070 titik KDKMP yang menjadi fokus pemantauan, yang tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Pemantauan ini difokuskan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang subsidi pemerintah, termasuk beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, tercatat sebanyak 83.363 KDKMP telah memiliki badan hukum, 79.733 di antaranya telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
➡️ Baca Juga: PSSI Gelar Piala Pertiwi U14 dan U16 Serentak di 16 Kota, Langkah Strategis Bangun Sepak Bola Putri
➡️ Baca Juga: Denny Sumargo Disorot Keras Setelah Undang Sarwendah, Isu Rasis dan Agama Muncul
