Jakarta – Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group secara resmi memperkenalkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy. Ini merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang sebagai landasan awal untuk pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di tanah air.
Arief Budiman, seorang praktisi di bidang Public Policy & Government Affairs, menjelaskan bahwa Playbook ini berfungsi untuk memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja yang diperlukan oleh para profesional PPGA dalam memahami dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, serta kepentingan bisnis yang ada di Indonesia. Playbook ini akan terus disempurnakan melalui proses peer review serta kolaborasi dengan para praktisi dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pihak pemerintah dan politik.
“Profesi ini telah terlalu lama beroperasi tanpa peta yang jelas. Kami tidak ingin mengembangkan panduan ini sendirian. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama institusi pendidikan, pemerintah, dan para praktisi agar profesi PPGA dapat tumbuh lebih kuat di Indonesia,” ungkap Arief dalam keterangannya pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut Arief, keterlibatan dunia akademis sangat penting untuk membangun legitimasi keilmuan serta regenerasi profesi. Dia menekankan bahwa PPGA bukan sekadar fungsi pendukung yang aktif saat masalah muncul, melainkan sebuah kapabilitas strategis yang seharusnya beroperasi jauh sebelum risiko atau permasalahan muncul.
“Proses regenerasi adalah agenda yang tidak boleh ditunda. Kita harus memastikan bahwa generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu yang paling strategis untuk mencapai hal tersebut,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Arief menguraikan bahwa fungsi PPGA berlandaskan pada lima pilar yang saling terhubung: Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability. Pilar Productivity dan Profitability (Bisnis) menjadi fondasi utama, dengan menempatkan PPGA sebagai fungsi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Certainty (Kebijakan Publik) membutuhkan pemahaman mendalam terhadap arah dan dinamika kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, serta perencanaan pembangunan. Sementara itu, Security (Hukum) berfungsi untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu operasional serta investasi.
Selanjutnya, Continuity (Komunikasi Korporat & Diplomasi) bertujuan untuk membangun reputasi serta menjalin hubungan jangka panjang dengan publik dan pemangku kepentingan pemerintahan. Di sisi lain, Stability (Politik) menuntut kemampuan untuk membaca dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik-ekonomi global yang berdampak pada dunia bisnis.
➡️ Baca Juga: Media Internasional Kritik Tindakan Keras Calvin Verdonk Terhadap Mason Greenwood, Kenapa Tidak Diusir?
➡️ Baca Juga: Reaksi Donald Trump Terhadap Ancaman Iran dan Potensi Serangan Fatal
