Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, memberikan dukungan terhadap kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Pertamina Patra Niaga dalam meningkatkan validasi data pengguna LPG 3 kg. Kerja sama ini resmi ditandatangani pada Senin, 10 Agustus 2026, sebagai langkah strategis dalam penyaluran subsidi energi.
Dewi menyatakan, “Kolaborasi ini merupakan langkah signifikan untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Data yang akurat adalah dasar utama agar kebijakan subsidi dapat dilaksanakan dengan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya validitas data dalam proses penyaluran subsidi.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi data kependudukan akan mempermudah pemerintah dalam memverifikasi identitas pengguna, sehingga dapat mencegah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid atau penggunaan yang berulang. Selain itu, ini akan membantu dalam memetakan kebutuhan LPG 3 kg dengan lebih tepat, yang berdampak langsung pada efisiensi pengelolaan anggaran subsidi energi.
“Penggunaan data ini bukanlah untuk menyulitkan masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka yang benar-benar membutuhkan. Rumah tangga yang kurang mampu, pelaku usaha mikro, serta nelayan dan petani sasaran harus tetap mendapatkan akses terhadap LPG 3 kg dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.
Dewi juga mengingatkan bahwa integrasi data harus disertai dengan perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta pembatasan akses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem yang dibangun harus mampu memperbarui data secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia mendorong agar penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap dan disertai dengan sosialisasi yang luas kepada masyarakat. Pemerintah dan Pertamina juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah diakses, agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses akibat ketidaksesuaian data.
Dewi memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, atas komitmennya dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi melalui penguatan koordinasi antarlembaga. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan agar penyaluran LPG 3 kg semakin tepat sasaran, tanpa mengurangi ketersediaan dan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyaluran subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, dapat menjadi lebih efisien dan terarah. Data yang valid dan transparan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran, membantu masyarakat yang berhak, dan menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi.
➡️ Baca Juga: Kegiatan Olahraga Bersama di Lingkungan, Meningkatkan Kebersamaan
➡️ Baca Juga: Tantangan Geopolitik dan Biaya Volatil, Masa Depan Pertambangan Indonesia Terancam
