Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat secara aktif menyerap bahan pangan dari desa-desa, dengan tujuan agar perekonomian lokal dapat berkembang dengan cepat. Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu pendorong penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk membangun sinergi dalam rantai ekonomi yang saling mendukung. Dengan saling menguatkan, diharapkan keberlangsungan ekonomi lokal dapat terjaga.
“Pengelolaan SPPG sebaiknya mengambil sumber pangan dari desa, baik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” jelasnya saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 17 April 2026.
Zulkifli menekankan bahwa program pemenuhan gizi ini bukan hanya berpengaruh pada kesehatan anak-anak, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan usaha di desa dan mewujudkan kedaulatan pangan. “Dengan kolaborasi antar usaha desa, ekonomi desa akan tumbuh, anak-anak sehat, dan pangan juga berdaulat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa mengintegrasikan program gizi dengan penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini menghasilkan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.
Pelaku usaha di desa yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk SPPG berkontribusi pada terciptanya rantai pasok pangan yang lebih ringkas dan efisien. Hal ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
“Program makan bergizi ini bukan hanya sekadar penyediaan makanan, tetapi juga investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegas Zulhas.
Menurut data dari Badan Gizi Nasional, dari rencana pembangunan SPPG yang mengincar 28.562 unit, saat ini sudah beroperasi sebanyak 23.597 unit, yang berarti mencapai 83 persen dari total rencana tersebut.
Di antara SPPG yang sudah beroperasi, baru 7.204 unit yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh Indonesia. Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan rasio SLHS tertinggi, mencapai 65,64 persen dari jumlah SPPG yang beroperasi.
➡️ Baca Juga: PP TUNAS Resmi Diluncurkan, Tantangan Literasi Digital Menjadi Fokus Utama
➡️ Baca Juga: IHSG Sesi I Naik 52 Poin, Simak 3 Saham dengan Lonjakan Tertinggi di LQ45
