Jakarta – Pemerintah Indonesia merencanakan perubahan signifikan dalam cara pembayaran uang pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang akan dimulai pada tahun 2027. Dalam skema baru ini, dana pensiun akan ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing penerima, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan transparan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran langsung ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem distribusi dana pemerintah. Sebelumnya, sistem serupa telah diimplementasikan untuk tunjangan profesi guru dan kini sedang diperluas untuk mencakup berbagai program bantuan sosial (bansos) lainnya.
Menurut Suahasil, idealnya, para pensiunan akan mulai menerima uang pensiun mereka langsung ke rekening pribadi masing-masing mulai tahun 2027. “Kami akan mendesain sistem ini agar pensiunan bisa menerima pembayaran tanpa perantara, langsung dari rekening kas umum negara,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTA yang diadakan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Keakuratan data penerima menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan mekanisme baru ini. Suahasil menekankan perlunya pembaruan informasi terkait pensiunan agar dana dapat disalurkan secara tepat kepada individu yang berhak menerima.
“Data pensiun yang akurat merupakan hal yang sangat krusial. Kami perlu memastikan bahwa data tersebut selalu diperbarui dan relevan agar transfer dana bisa dilakukan dengan tepat,” jelas Suahasil.
Mekanisme baru ini akan menggunakan sistem pembayaran government to person (G2P), di mana pembayaran akan dilakukan langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan proses penyaluran dana akan menjadi lebih efisien karena mengurangi jumlah tahapan dalam proses pembayaran.
Sebagai contoh, Suahasil menunjukkan penerapan sistem serupa pada tunjangan profesi guru yang saat ini langsung disalurkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke rekening masing-masing guru. Pola yang sama juga mulai diterapkan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah berharap agar semua penerima bansos nantinya memiliki rekening bank. Hal ini akan memudahkan masyarakat yang selama ini mengambil bantuan melalui Kantor Pos untuk beralih ke sistem transfer langsung yang lebih efisien.
“Jika masih ada yang belum mendapatkan bantuan melalui rekening bank dan masih harus mengambilnya di Kantor Pos, kami akan berusaha untuk membantu mereka membuka rekening,” terang Suahasil.
Ia juga berharap bahwa penerapan sistem pembayaran langsung untuk pensiunan dapat meningkatkan ketepatan waktu serta jumlah pembayaran yang diterima oleh masyarakat, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para penerima.
Di sisi lain, pemerintah melaporkan bahwa realisasi belanja untuk program bansos telah mencapai Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah ini setara dengan 71,2 persen dari anggaran APBN 2026 dan menunjukkan peningkatan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp112,7 triliun.
➡️ Baca Juga: Penemuan Baru di Mars: Apa yang Ditemukan Rover NASA?
➡️ Baca Juga: Kesiapan Dunia Menghadapi Pandemi Berikutnya: Apa yang Dipelajari?
