Krisis energi kini menjadi isu yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Setelah Filipina mengambil langkah darurat untuk mengatasi masalah ini, Korea Selatan pun mulai mempertimbangkan kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi penggunaan mobil pribadi. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya untuk menghemat bahan bakar di tengah situasi pasokan energi yang terbatas akibat konflik yang berkepanjangan di Iran.
Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun Cheol, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan untuk memperluas pembatasan berkendara yang sebelumnya hanya berlaku bagi pegawai negeri. Rencana ini bertujuan agar kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dapat mencakup masyarakat luas. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan jika harga minyak global mencapai US$120 per barel.
“Kami tengah mempertimbangkan untuk memperluas sistem ini ke sektor swasta guna mendorong kolaborasi publik. Namun, kami berharap perang segera berakhir sehingga tindakan seperti ini tidak perlu diterapkan,” ungkap Menteri Koo Yun Cheol dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Korea, yang dilansir dari The Straits Times, pada 30 Maret 2026.
Pada hari yang sama, harga minyak mentah Brent mengalami lonjakan hingga mencapai US$116,75 per barel, dipicu oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selain itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga telah melampaui angka US$100 per barel, menambah kekhawatiran akan dampak krisis energi ini.
Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan telah menerapkan pembatasan penggunaan mobil pribadi bagi para aparatur sipil negara. Aturan ini mengatur seberapa sering kendaraan pribadi dapat digunakan untuk pergi ke gedung pemerintah, berdasarkan nomor pelat yang terdaftar.
Jika kebijakan ini diperluas untuk mencakup masyarakat umum, maka ini akan menjadi langkah pertama yang diambil sejak krisis Perang Teluk pada tahun 1991. Kebijakan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan guncangan energi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, telah menyerukan kepada publik untuk lebih berhemat dalam penggunaan listrik dan beralih ke transportasi umum sebagai langkah proaktif dalam menghadapi potensi kelangkaan energi. Sebagai salah satu negara pengimpor utama minyak mentah dan eksportir bahan bakar di kawasan Asia, Korea Selatan menghadapi tekanan yang signifikan akibat lonjakan harga energi global.
Di samping tantangan yang berkaitan dengan krisis BBM, Korea Selatan juga harus menghadapi risiko inflasi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi negara ini terancam melambat, terutama mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan energi dari Timur Tengah. Selain itu, kenaikan harga minyak berdampak pada biaya bahan baku industri dan memperburuk kondisi logistik global.
Gangguan dalam rantai pasok serta meningkatnya biaya pengiriman juga memberikan tekanan tambahan terhadap kinerja perdagangan Korea Selatan. Dalam situasi ini, pembatasan mobil pribadi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi krisis energi yang ada.
➡️ Baca Juga: Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Luncurkan Program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 untuk 500 Pemudik
➡️ Baca Juga: Biaya AI di Amerika Mendorong Perusahaan Beralih ke Model Bisnis Tiongkok
